Mahasiswa adalah agen perubahan. Kata-kata itu sebenarnya begitu
lumrah dan basi untuk membuka sebuah tulisan. Pasalnya kesan kalimat tersebut yang
mana mahasiswa akan membawa peradaban negerinya ke arah kemajuan yang sudah
cukup mengakar tunggang di kepala setiap orang. Sayangnya “perubahan” sejatinya
tak selalu bisa diartikan menjurus ke arah positif. Jika angka itu bernilai 3,
setelah ditambahkan 6 akan mengubah nilai menjadi 9. Namun jika angka 3
dikurangi 6 akan menyurutkan jumlah nilainya kepada negatif 3. Kita tak bisa
selalu membanggakan mahasiswa akan membawa perubahan ke arah positif yang lebih
besar. Bisa jadi berbagai pengaruh dan kepentingan ternyata membuat perubahan
bergeser ke arah negatif.
Mahasiswa memegang kendali negara adalah benar. Bagaimana dalam
kasus Trisakti pada Mei 1998 berhasil menggulingkan rezim orde baru menjadi era
reformasi yang bertahan hingga saat ini. Bagaimana mahasiswa dengan aksi
demonstrasinya bergolak di mana-mana, menentang pemerintah yang dirasa tidak
memikirkan kepentingan golongan bawah, memperjuangkan hak-hak warga negara
karena mahasiswa adalah kaum cerdas yang peka dan bahkan merasa sama dengan rakyat
biasa. Saat golongan bawah tak bisa berbuat apa-apa menentang kezaliman
penguasa, mahasiswa lah yang berjuang dengan seribu dalil yang sudah dihapal di
memori mereka sehingga tak ada lagi dalih bagi penguasa yang semena-mena untuk
membantah.
Ketika mahasiswa bersatu-padu menentang ketidakadilan maka nilai
negara berubah positif. Namun apa jadinya ketika elemen dalam mahasiswa saja
tercerai mengatasnamakan golongan-golongan tertentu. Bagaimana mahasiswa bisa
menentang kezaliman penguasa. Dengan dalil apa mahasiswa akan membantah keegoisan
dan ketamakan penguasa sementara mahasiswa sendiri membantah dalil yang
diucapkannya.
Mahasiswa dengan bangganya membangun miniatur Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Menegakkan sistem demokrasi berasaskan Pancasila dan
konstitusi. Membentuk kabinet-kabinet pemerintahan yang dirasa akan membawa
perubahan ke arah kemajuan dan nilai positif yang lebih besar. Menyuarakan dan
menjanjikan Bhinneka Tunggal Ika yang menjurus pada nasionalisme. Namun dalam
praktiknya demokrasi yang mereka usung sebagai manipulasi NKRI malah
menghancurkan nasionalisme yang menjadi falsafah dan tujuan. Kerusuhan yang
terjadi pasca Pemilihan Raya Mahasiswa UIN (Kampus Islami Madani) (25/11) cukup
menjadi bukti memilukan dan memalukan atas janji “Persatuan” yang dielu-elukan
saat kampanye dan pada dua putaran debat kandidat. Suara dan pendapat yang
mesti dihargai dan sepenuhnya diserahkan kepada hati nurani individu malah
seolah dipaksakan. Permasalahan yang mesti diselesaikan dan dikembalikan kepada
prinsip demokrasi itu sendiri, yakni jalan musyawarah dan mufakat malah disalah
kira selesai dengan melempar fasilitas belajar seperti kursi dan meja milik
kampus dan dengan pengeroyokan sesama mahasiswa ISLAM di
Universitas Islam berlabel negeri ini. Kepentingan siapa yang sebenarnya
mahasiswa dahulukan dalam momen PEMIRA yang seharusnya menjadi sejarah manis
layaknya Proklamasi Kemerdekaan, atau pun momen Bandung Lautan Api yang ganas,
namun bertujuan jelas memperjuangkan internal negeri dari asing yang brutal.
25 November, bahkan kisruh terjadi dalam hari yang diabadikan
sebagai Hari Guru Nasional. Padahal tak bisa tidak, mahasiswa adalah guru bagi
semua golongan. Bagaimana seorang ibu dengan bangga dan mata berbinar
menceritakan kepada tetangga bahwa putranya adalah seorang mahasiswa. Kemudian
para tetangga berdecak kagum mendengar status anak beliau. Bagaimana ketika
tiap kali sang anak kembali ke kampung halamannya ia menjadi sorotan, pujian,
dan teladan. Tak jarang ketika mahasiswa UIN pulang ke rumah, tawaran menjadi
ustadz sesaat mengalir tak disangka. Masyarakat hanya tahu label mahasiswa yang
tersirat di almamaternya. Masyarakat hanya tahu nilai agamis yang dibawa ketika
lambang segi delapan berwarna hijau bertuliskan “iqra” itu diperlihatkan. Mahasiswa
adalah teladan, dan guru. Namun tanpa sadar momen 25 November telah dilewati
dengan kerusuhan yang mencemari nilai keguruan itu sendiri.
Siapa lagi yang salah jika bukan diri sendiri, mengaku atau tidak,
sadar atau tidak. Tak ada yang patut menyalahkan orang lain karena dirinya
sendiri pun bersalah. Sadarkanlah diri kepentingan siapa yang sebenarnya dibawa
dan diperjuangkan dalam Pemira. Apakah kepentingan kelompok lain yang tidak
mengatasnamakan mahasiswa UIN tercinta. Apakah kepentingan kekuasaan semata.
Adakah niat tulus itu hadir dalam mendukung setiap pasangan calon yang diusung.
Adakah niat itu semata-mata untuk mewujudkan keselarasan dan kesejahteraan
sahabat-sahabat seiman di UIN ini. Karena jika niat itu tulus, sesuai definisi
demokrasi ―oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat― maka hasil pemilihan sepenuhnya
diserahkan pada keputusan rakyat tanpa peduli provokasi. Jika pun terjadi
kesalahan pasca Pemira hendaklah berpedoman pada Sila ke-4 agar nilai-nilai
Sila ke-3 Pancasila dapat terwujud. Karena mahasiswa hendaklah menunjukkan
pengamalannya terhadap Sila ke-2 sebagai manusia teladan yang beradab.
Mahasiswa UIN harus menjunjung keimanan sesuai Sila pertama Pancasila, karena
kemenangan―kekalahan telah telak ditentukan Allah. Jika demikian, sila ke-5
akan terealisasi untuk seluruh mahasiswa. (Artika Werian)
(MASIH) HIDUP MAHASISWA!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar